Jakarta (30/1)-Dalam rangka  melakukan konsolidasi organisasi dengan kesamaan misi dan visi terhadap program kerja, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tanggal 2- 5 Februari 2012, dengan tema “Peningkatan Produktifitas Harta Benda Wakaf Dan Non Wakaf Dalam Gerakan Dakwah Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Umat”.

Jakarta, (8/11). Munculnya Undang-Undang Pengelolaab Zakat Infak dan Sodaqoh yang disahkan oleh pemerintah dinilai akan membunuh  kreatifitas  lembaga Amal Zakat (LAZ), karena dalam undang-undang itu menyebutkan, hanya BAZNAS sebagai lembaga regulator dan operator pengelolaan zakat.

Hal ini disampaikan oleh Manager Program LAZIS Muhammadiyah, Nanang Qodir,  saat bertemu pkesinteraktif.com dikantornya di Jakarta.

Jakarta (31/10) Setelah disahkan oleh pemerintah Undang Undang  Pengelolaan Zakat (UUPZ) yang Kamis (27/10) lalu, para aktifis pegiat zakat kecewa atas terbitnya UU tersebut. Melalui Gerakan Masyarakat Peduli Zakat (GEMAZ) mereka menolak dan mengkritisi UU tersebut yang tak sesuai dengan semangat demokrasi. 

Jakarta ( 31/10) Setelah melewati proses yang cukup panjang akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) dalam rapat paripurna pada haris Kamis kemarin (27/10). Munculnya (UUPZ) merupakan penyempurna UU no 38 tahun 1999 dimana pengelolaan zakat akan terintegrasi di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai lembaga pengelola zakat milik pemerintah, melalui regulasi inilah maka BAZNAS memiliki kewenangan melakukan pengelolaan zakat secara nasional.